105 Situs Web Politisi Indonesia, Termasuk Situs Kepresidenan RI Tidak Aman

Menurut sebuah penelitian oleh situs web konsumen yang berbasis di Inggris, Comparitech, mempelajari sekitar 149 situs web politisi Indonesia dan menemukan bahwa 105 di antaranya tidak memiliki enkripsi Secure Sockets Layer (SSL), yang berarti bahwa koneksi pengunjung ke situs tersebut tidak privasi atau tidak aman.

Dari laporan tersebut terungkap bahwa dari 149 situs web politisi tanah air hanya sekitar 30 persen yang terlindungi dengan penggunaan HTTPS. Dan salah satu situs website yang masuk dalam kategori tidak aman untuk di jelajahi adalah situs Kepresiden RI (http://presidenri.go.id/).

Secara keseluruhan, Comparitech mengatakan pihaknya meneliti situs web lebih dari 7.500 politisi di 37 negara, termasuk Indonesia.

Dikatakan tiga dari lima situs web yang diteliti tidak memiliki enkripsi Hyper Text Transfer Protocol Secure (HTTPS) dasar.

HTTPS, versi HTTP yang aman, menyembunyikan komunikasi antara browser pengguna dan situs web yang ia kunjungi.

SSL digunakan untuk mengatur koneksi terenkripsi antara browser dan situs, dan sangat penting untuk mengamankan transaksi perbankan dan belanja online.

“Sekitar setengah dari situs web politisi mencakup beberapa bentuk input di mana pengguna dapat mendaftarkan akun, masuk, mendaftar untuk berita, atau mengirim pesan.

“Formulir ini sering meminta pengguna untuk memasukkan informasi pribadi seperti nama atau alamat email.

“Tidak satu pun dari interaksi ini yang dapat terlindungi dengan baik tanpa HTTPS,” kata Comparitech dalam sebuah artikel yang melaporkan temuan penelitiannya ( https://www.comparitech.com/blog/vpn-privacy/politicians-https-study/ ).

Namun, beberapa politisi Indonesia juga memiliki enkripsi SSL untuk situs web mereka.

Mereka termasuk yang terlindungi salah satunya Kepala Staff Presiden
Jenderal TNI (Purn) Moeldoko (https://www.moeldoko.com/) dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Jenderal TNI (HOR) (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan (https://luhutpandjaitan.id/).

Comparitech mengatakan bahkan situs web yang tidak menyertakan bidang input formulir idealnya harus menggunakan HTTPS untuk mengenkripsi konten yang dilihat pengguna di situs tertentu.

“HTTPS mengenkripsi data dalam perjalanan sehingga pihak ketiga yang tidak berwenang tidak dapat menyadap dan menguraikannya.

“Sertifikat SSL yang valid juga mengautentikasi situs web, membantu memastikan pemilih bahwa mereka berada di situs web asli dari politisinya dan bukan yang abal-abal.

“Memperoleh sertifikat SSL dan menerapkan HTTPS tidak sulit atau mahal sehingga politisi memiliki sedikit alasan untuk tidak mengamankan situs mereka dengan baik,” kata Comparitech.

Namun, beberapa pakar keamanan siber telah menunjukkan bahwa kurangnya sertifikat keamanan seperti SSL belum tentu merupakan kerentanan kritis.

Ini karena walaupun tindakan pengamanan seperti itu melindungi data pengguna agar tidak dibajak dan dilihat oleh pihak lain, itu hanya dapat terjadi jika peretas dan korban berada di jaringan yang sama, dan juga membutuhkan alat dan keterampilan.

Dalam studi tersebut, Amerika Serikat berada di posisi pertama dalam hal memiliki persentase terendah situs web politisi tanpa enkripsi HTTPS (26,2%), diikuti oleh Inggris (30,65%), Jerman (31,92%), Australia (37,44) %) dan Denmark (41,3%).

Indonesia, di mana 70,47% situs web politisi yang tidak memiliki enkripsi HTTPS, berada di posisi 19 sedangkan Korea Selatan dengan 92,31% adalah yang terakhir di antara 37 negara yang terlibat dalam penelitian ini.

Dataset lengkap Comparitech dapat diakses di tautan berikut:  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dXBWyV4Xy6ZTve93I9KOGCxW0E9hmlX-rk4rBeMObd0/edit?ts=5bd71d79#gid=38968544